You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wagub Pimpin Rapat Persiapan Konsultasi Publik Pembangunan Stadion BMW
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Wagub Dorong 13 TOD di Kawasan MRT Fase I

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mendorong adanya 13 transit oriented development (TOD) di kawasan Mass Rapid Transit (MRT) Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI).

Untuk itu, kita ingin ada sinergi dengan BUMN maupun pihak swasta

Sandi mengatakan, PT MRT Jakarta sudah resmi ditunjuk sebagai operator utama pelaksana konsep TOD yang mengintegrasikan hunian dengan moda transportasi tersebut.

"Ada 13 TOD yang didorong di Fase I. Untuk MRT fase selanjutnya juga akan diterapkan konsep TOD," ujar Sandi, usai menerima paparan terkait TOD MRT, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/4).

Masterplan TOD MRT Ditarget Segera Rampung

Menurutnya, dalam paparan yang disampaikan terdapat sejumlah skema pembangunan berkonsep TOD.

"Prinsipnya, kita ingin meminimalisir anggaran. Untuk itu, kita ingin ada sinergi dengan BUMN maupun pihak swasta," tandasnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengembangkan pembangunan berkonsep TOD. Tujuannya, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurai kemacetan, dan menekan polusi udara.

Selain itu, penerapan konsep ini diproyeksikan dapat meningkatkan pola hidup sehat dan aktif, meningkatkan akses kesempatan kerja maupun ekonomi, serta menambah pilihan moda pergerakan di kawasan perkotaan.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1168 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1147 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye911 personAnita Karyati
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye906 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye834 personBudhi Firmansyah Surapati